Metroterkini.com - Paling sedikit enam belas wanita dan anak-anak tewas dalam pembantaian etnis di Papua Nugini (PNG) negara yang berbatasan dengan Provinsi Papua.
Gubernur Provinsi Hela Philip Undialu mengatakan pembunuhan terjadi hari Senin (9/7/2019) di Desa Karida di daratan tinggi negara tersebut yang dikenal dengan nama Highlands.
Dia mengatakan motif pembunuhan masih belum diketahui, namun dia memperkirakan ini adalah tindakan balas dendam atas insiden yang terjadi sebelumnya.
Namun dalam penjelasannya kepada program The World ABC, Gubernur Undialu mengatakan tindakan kekerasan antaretnis sebenarnya jarang terjadi di kawasan tersebut.
"Kami belum pernah mendengar adanya bentrokan antarsuku terjadi di daerah ini. Ini bentrokan yang terjadi di tempat lain, sesuatu yang tidak terduga sebelumnya," kata Undialu.
Gubernur tersebut sudah menyampaikan bela sungkawa atas tewasnya para korban, yang beberapa di antaranya dikenalnya secara pribadi.
Pills Kolo seorang pegawai negeri dari Departemen Kesehatan yang mengunjungi lokasi kejadian menjelaskan kepada ABC bahwa dari korban yang tewas delapan di antaranya adalah anak-anak berusia antara satu tahun sampai 15 tahun, dan dua di antara perempuan yang sedang hamil.
Juru bicara Kepolisian PNG Dominic Kakas mengatakan pihaknya belum bisa mengukuhkan apakah ini merupakan pembantaian etnis karena masih menunggu informasi dari kepolisian setempat.
Kekerasan antarsuku merupakan hal yang sering terjadi di kawasan daratan tinggi PNG, dan selama ini pihak berwenang berusaha mencegahnya, karena dianggap berdampak besar bagi pembangunan negara tersebut.
Selasa malam, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape lewat akun Facebooknya memperingatkan kepada para pelaku "yang membunuh orang lain" bahwa dia "akan mengejar mereka."
"Hari ini adalah hari paling sedih dalam hidup saya," tullis PM Marape di akun Facebooknya.
"Banyak anak-anak dan perempuan tidak berdosa dibunuh di Desa Munima dan Karida di wilayah konsituen saya oleh pria bersenjata dari suku Haguai, Liwi dan Okiru."
PM Marape mengatakan sudah berulang kali mendesak agar polisi ditempatkan lebih permanen guna memantau daerah tersebut.
"Bagaimana di sebuah provinsi dengan penduduk 400 ribu orang bisa berfungsi dengan baik dengan hanya ada 60 polisi dan kadang ada operasi militer dan polisi yang sekedar mempertahankan keamanan pengiriman bantuan," kata PM Marape.
"Bagi mereka yang memiliki senjata dan melakukan pembunuhan atas nama masyarakat, saya tidak tahu untuk menggunakan hukum untuk mengadili Anda," katanya. [***]